KOMSOS GMMK – Jumat 20 Feb 2026. Hujan masih menderas saat petugas dari Dukcapil Kabupaten Sleman dan Kapenewon Kalasan mulai berdatangan memasuki ruang rapat pastoran. Hari itu diadakan kegiatan aktivikasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) yang diperuntukkan bagi seluruh umat Katolik Paroki Maria Marganingsih Kalasan, tanpa terkecuali. Sebagaiamana diketahui IKD merupakan versi digital dari KTP elektronik (e-KTP) yang dapat diakses melalui aplikasi di smartphone. IKD berfungsi sebagai identitas resmi penduduk dalam bentuk digital, sehingga masyarakat tidak selalu perlu membawa KTP fisik.

Sekretaris 1 Dewan Pastoral Paroki Maria Marganingsih Kalasan, Gracia Indriyani, menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan adalah aktivitasi IKD yang diperuntukkan bagi semua umat Paroki Kalasan dengan menjalin kerjasama dengan Dukcapil Kabupaten Sleman dan Kapanewon Kalasan.

“Dengan IKD ini, kita bisa melihat data kita melalui aplikasi ini. Jadi pemerintah sudah menggunakan teknologi ini. Aplikasi ini pastinya akan bermanfaat dan praktis ke depannya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dewan Pastoral dan dibantu oleh Bidang Kemasyarakaan PK3 dan HAK,” jelas perempuan yang lebih akrap dipanggil Mbak Indri ini.

Sementara itu, diwawancari disela-sela melayani umat Paroki Kalasan, Sriyanti Istipurnani yang menjabat sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda Dukcapil Kabupaten Sleman sekaligus Ketua Tim Pojka Identitas Penduduk menjelaskan secara detil tentang IKD beserta fungsinya.

“Terkait progam ini, kami sangat berterima kasih kepada pihak paroki Maria  Marganingsih Kalasan yang sudah mengundang kami untuk mengaktivitasi IKD bagi seluruh umat Paroki Kalasan. Karena saat ini kami memang sedang menggalakan IKD ini. Kami ditargetkan 30% warga Kabupaten Sleman yang ber-KTP Sleman sudah terakvitasi IKD. Fungsi IKD sama dengan KTP. Jadi IKD itu adalah versi digital dari KTP elektronik atau KTP kepingnya,” jelas Sriyanti.

Sriyanti juga menjelaskan bahwa perubahan data akan secara otomatis terupdate, misalnya perubahan data di KK. Selain praktis dan akurat, IKD ini juga akan sangat memudahkan layanan bagi warga masyarakat. Dan yang lebih penting lagi, data IKD dijamin aman karena selalu ada PIN yang perlu dimasukkan oleh si pemiliknya.

“Masyarakat tidak perlu khawatir karena semua data dijamin aman. Fungsi IKD sebenarnya sama dengan KTP hanya IKD kan dalam bentuk digital sementara KTP bentuk fisiknya. Jadi IKD ini sangat bermanfaat untuk layanan administrasi maupun publik, misalnya bisa dipakai saat bepergian di stasiun atau bandara. Sekali lagi masyarakat akan dimudahkan,” tegas Sriyanti.

Hujan belum mereda saat jam dinding di ruang rapat pastoran menunjukkan pukul 15.35. Umat pun terus berdatangan dan mendapatkan layanan yang cepat oleh beberapa petugas Kapenewon Kalasan dan juga petugas dari staf kesekretariatan Paroki Kalasan. Harapannya memang semua umat akan mengikuti program ini namun sepertinya sosialisasi program ini dirasa masih kurang karena beberapa umat masih menggangap bahwa aktivitasi IKD ini hanya diperuntukkan bagi warga masyarakat Kapanewon Kalasan.

Di antara umat yang antri untuk mendapatkan layanan, terlihat Rm Antonius Dadang Hermawan, Pr. Romo yang berKTP Solo ini pun bisa mendapatkan layanan aktivasi IKD. Jadi tidak benar bahwa layanan ini hanya untuk umat yang berdomisili di kapanawon Kalasan.

Diwawancari KOMSOS GMMK, Romo projo KAS yang berasal dari Paroki Delanggu ini menjelaskan bahwa gereja akan selalu mendukung program pemerintah. .

“Kita berperan serta dalam progam pemerintah dalam digitalisasi KTP. Gereja berperan membantu program pemerintah dengan mengumpulkan umat melalui jejaring dewan dan wilayah. Bila semakin banyak umat yang terlibat tentunya akan mempercepat selesainya program pemerintah. Namun dari segi jumlah umat yang memanfaatkan program ini terasa kurang memuaskan,” ujar romo yang petang itu mengenakan kaos polo-shirt warna biru muda. 

Program kerjasama antara gereja dan pemerintah seperti ini layak diapresiasi dan baik untuk terus dikembangkan ke depannya agar bisa membantu kedua belah pihak. Di satu sisi, program pemerintah bisa berjalan dengan baik dan sisi lain umat pun mendapatkan layanan yang optimal. Melalui program akvitasi IKD ini, ke depannya umat pasti akan dimudahkan dalam mengakses dan menggunakan identitas mereka secara elektronik dalam ranah layanan administrasi maupun publik.